JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada bulan November 2019 tumbuh 8,3% year on year (yoy) menjadi US$ 401,4 miliar, terdiri atas ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 201,4 miliar dan ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 200,1 miliar. Pertumbuhan tersebut melambat dari pertumbuhan di bulan sebelumnya sebesar 12% yoy.
ULN pemerintah pada November 2019 tumbuh 10,1% yoy menjadi US$ 198,6 miliar, melambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,6% yoy. Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan alokasi terbesar ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 19%, diikuti oleh sektor konstruksi (16,5%); jasa pendidikan (16,1%); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,4%); serta jasa keuangan dan asuransi (13,4%).
Sementara itu, ULN swasta pada periode tersebut tumbuh 6,9% yoy, lebih lambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 10,7% yoy. Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara; industri pengolahan; serta pertambangan dan penggalian.
BI memandang struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. “Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada November 2019 sebesar 35,9%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya,” tulis BI dalam keterangan resmi yang diterima IDNFinancials.com, Rabu (15/1).
“Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,5% dari total ULN.” (MS)