JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyebut bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan keterlibatan mantan Perdana Inggris Tony Blair, yang telah diundang untuk bergabung dengan Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia, dalam invasi Irak tahun 2003.
“Ya, itu bukan urusan kami,” kata Luhut kepada Tempo, Kamis (16/1). Ia menambahkan bahwa sosok Blair dibutuhkan pemerintah sebagai figur internasional dalam pembangunan ibu kota baru.
Selain Blair, pemerintah juga sudah mengundang dua tokoh asing lain untuk bergabung dengan Dewan Pengarah, yaitu CEO SoftBank Group Masayoshi Son dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang akan mengetuai dewan tersebut.
Blair, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari tahun 1997 hingga 2007, membawa negaranya ikut menginvasi Irak mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan George W. Bush pada tahun 2003. Invasi tersebut berhasil menggulingkan Saddam Hussein, yang kemudian dieksekusi pada tahun 2006.
Kala itu, pemerintah Inggris dan AS bersikeras bahwa invasi Irak setelah serangan teror 9-11 di New York pada tahun 2001 harus dilakukan karena laporan intelijen menunjukkan bahwa pemerintah Irak memiliki senjata pemusnah massal. Belakangan diketahui bahwa laporan tersebut salah, dan tak satu pun teroris yang terlibat dalam serangan 9-11 berasal dari Irak.
Laporan Chilcot, yang dihasilkan dari penyelidikan atas keterlibatan Inggris dalam Perang Irak, menyebut bahwa Irak pada saat itu tidak mengancam kepentingan Inggris dan tidak ada bukti bahwa pemerintahan Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Menyusul diterbitkannya laporan tersebut, muncul seruan agar Blair diadili sebagai penjahat perang, yang dipimpin oleh keluarga tentara-tentara Inggris yang tewas dalam Perang Irak. (MS)