JAKARTA - Kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok kemungkinan akan meningkat bahkan setelah masuknya kapal asal Tiongkok ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) dan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Dalam tulisan berjudul New Dynamics Emerge in Indonesia-China Relations (Dinamika Baru Muncul dalam Hubungan Indonesia-Tiongkok), Dino berpendapat bahwa kemungkinan tersebut di antaranya disebabkan oleh keinginan Presiden Joko “Jokowi” Widodo menarik investasi asing. Indonesia memiliki target perdagangan sebesar US$100 miliar dengan Tiongkok dalam waktu dekat, target ambisius yang tidak dimiliki Indonesia dengan negara lain.

“Indonesia memiliki banyak ‘kerja sama’ dengan negara-negara lain. Namun, bagaimana pun Anda melabeli kerja sama tersebut, hubungan Indonesia dengan Tiongkok mungkin merupakan yang paling substansial,” tulis Dino dalam artikel yang diterbitkan pada hari Rabu (29/1) tersebut.

“Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung kepada perdagangan dan investasi, dan Tiongkok mengklaim sebagai pasar ekspor terbesar [bagi Indonesia] dengan sumber dana investasi yang banyak.”

Investasi Tiongkok di Indonesia, ujar Dino, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan investasi negara-negara lain seperti AS dan Jepang. Karena itu, masyarakat Indonesia memiliki persepsi bahwa Tiongkok merupakan simbol “masa depan” dengan ikatan ekonomi yang makin kuat dengan Indonesia.

Meskipun begitu, Dino juga mencatat bahwa ada kekhawatiran mengenai hubungan politis dan strategis Indonesia-Tiongkok yang dinilai terlalu dekat, dengan berbagai isu seperti jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia, kapal-kapal nelayan Tiongkok yang masuk ke perairan Indonesia, dan perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap umat Muslim dari etnis Uyghur—yang signifikan mengingat Indonesia memiliki populasi umat Muslim terbanyak di dunia.

“Karena itu, banyak pejabat yang merasa bahwa mereka tidak bisa berbicara melebihi opini publik dan harus berhati-hati mengenai kebijakan [pemerintah Indonesia] terhadap Tiongkok,” kata Dino. (MS)