LONDON - Inggris akan resmi keluar dari Uni Eropa pada pukul 23:00 waktu setempat hari Jumat (31/1).
Negara tersebut kemudian akan memasuki masa transisi yang akan berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2020. Selama masa transisi, Inggris akan tetap berada dalam wilayah bea cukai dan pasar tunggal Uni Eropa.
Seiring dengan dimulainya masa transisi, Inggris akan kehilangan keanggotaan di lembaga-lembaga politik Uni Eropa, termasuk Parlemen Eropa dan Komisi Eropa. Meskipun begitu, Pengadilan Eropa akan tetap terlibat dalam sengketa hukum apapun hingga akhir masa transisi.
Menurut Departemen Perdagangan Internasional Inggris, masa transisi juga akan memungkinkan Inggris untuk mengadakan diskusi perdagangan resmi dengan berbagai negara dan merancang sistem baru, termasuk yang terkait dengan imigrasi.
“Hal yang terpenting untuk dikatakan sekarang adalah bahwa ini bukan sebuah akhir, namun ini merupakan awal yang baru,” kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam pidato yang akan disiarkan setelah waktu resmi keluarnya Inggris dari Uni Eropa seperti dikutip BBC.
“Ini saatnya fajar terbit dan babak baru akan dimulai. Ini saatnya terjadi pembaharuan dan perubahan nasional.”
Sementara itu, Pemimpin Oposisi Inggris Jeremy Corbyn mengajak masyarakat untuk membangun “Inggris yang bersifat internasionalis, menjunjung keberagaman, dan melihat ke luar”.
Brexit awalnya dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2019, namun perjanjian Brexit yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Theresa May yang menjabat pada waktu itu terus ditolak oleh Parlemen Inggris. Parlemen akhirnya menyetujui perjanjian Brexit yang diusulkan Johnson setelah pemilu pada bulan Desember tahun lalu. (MS)