JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan jumlah pembiayaan fiskal pemerintah tahun ini mencapai sekitar Rp1.400 triliun. Konsekwensinya, defisit APBN 2020 diperkirakan akan mencapai 5,07%.
"Hitungan kasar kami untuk pembiayaan defisit fiskal kurang lebih Rp1.400 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam video conference, Rabu (29/4). Kebutuhan fiskal itu mayoritas digunakan untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona di Indonesia.Perry merinci dari jumlah itu sebesar Rp500 triliun berasal dari saldo kas negara yang ada di BI maupun perbankan, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU), pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank), serta penerbitan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).
Pemerintah juga bisa mendapatkan likuiditas tambahan sebesar Rp102 triliun dari kebijakan BI yang kembali melonggarkan kebijakan giro wajib minimum (GWM) berdenominasi rupiah untuk bank umum konvensional dan syariah. "Ini berlaku Mei 2020.
Pada saat yang sama, kata Perry, bank-bank wajib membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan oleh BI, sehingga pada saat yang sama pemerintah dapat Rp102 triliun, bukan yang di pasar tapi yang diterbitkan secara private placement," papar Perry. Sisa pembiayaan fiskal bisa dipenuhi lewat lelang SBN yang dilakukan pemerintah hingga akhir 2020. Apalagi, imbal hasil (yield) yang ditawarkan sebesar 8% menurut Perry tinggi.
Sebagai konsekuensinya, defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai 5,07% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angkanya melonjak dari target awal yang hanya 1,76%. (AM)