JAKARTA - Reklamasi di kawasan Ancol hanya akan menguntungkan pihak pengelola dan bukan masyarakat Jakarta, kata pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna.
“Walaupun pantai Ancol termasuk ruang publik, tapi pengelolaannya bersifat privat, pengunjung harus membayar untuk bisa masuk kawasan. Pengelola Ancol yang nanti akan lebih diuntungkan,” kata Yayat seperti dikutip dari Antara pada hari Senin (6/7).
Sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang, ujar Yayat, pantai seharusnya merupakan ruang publik yang bisa diakses masyarakat secara gratis. Ia menyebut bahwa ruang terbuka di kawasan Ancol seharusnya bisa dinikmati secara gratis dengan tenant dan parkir berbayar seperti di Monumen Nasional (Monas).
“Kalau [Pemerintah Provinsi DKI Jakarta] berani berkomitmen Ancol dibuka gratis dengan syarat menjaga kebersihan dan pengunjung dibatasi, maka Ancol akan menarik,” kata dosen Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 237 Tahun 2020 tentang Reklamasi Ancol, yang mencakup perluasan lahan sebesar 120 hektar untuk kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan 35 hektar untuk taman hiburan Dunia Fantasi (Dufan).
Selain itu, Pemprov DKI juga berencana membangun sejumlah tempat rekreasi baru seperti museum mengenai sejarah nabi dan rasul dalam Islam dan taman bermain untuk anak-anak di tanah hasil reklamasi.
Keputusan tersebut mengundang kontroversi karena Anies berjanji akan menolak reklamasi Teluk Jakarta selama pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017 lalu. Sejumlah kelompok masyarakat, termasuk nelayan, mendesak agar Anies menepati janjinya yang pada saat itu berhasil menarik dukungan kelompok nelayan di Jakarta Utara.
“Jangan main-main. Nelayan dari Kamal Muara hingga Marunda telah berdarah-darah memperjuangkan Anies sebagai gubernur,” kata Ketua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta Muhammad Tahir pada hari Minggu (5/7).
Selain itu, Forum Lintas Masyarakat Jakarta Utara juga mengkritik keras rencana pembangunan museum nabi dan rasul di tanah reklamasi yang dinilai membenturkan isu agama dengan kepentingan politik.
“Alasannya akan dibangun museum sejarah Rasulullah yang sakral dan suci, kemudian harus berdiri pengingkaran janji seorang pemimpin untuk menolak reklamasi,” kata Ketua Forum Lintas Masyarakat Jakarta Utara Sandi Suryadinata.
“Jangan apa-apa bawa nama Muslim. Untuk museum berapa hektar? Sisanya untuk kepentingan ekonomi dan politik.” (MS)