JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) diminta mengecek ulang (rechek) proposal pinjaman infrastruktur yang diajukan pemerintah daerah guna memastikan pinjaman itu sesuai peruntukkan. Hal itu diungkapkan Achmad Hatar, Wakil Ketua Komisi XI DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur SMI Edwin Syahruza di DPR, kemarin (9/7).
Menurut Hatar, bila terjadi perbedaan antara rencana dan realisasi pinjaman, SMI sebaiknya mengalihkan fasilitas itu kepada daerah yang membutuhkan. “Saya lihat di Manado dan Belitung sampai hari ini persoalan tanahnya masih belum selesai. Oleh karenanya harus dicek lagi bagaimana status tanahnya. Hak Ulayat, tingkat labilitas tanahnya itu bagaimana. Periode yang lalu kami pernah cek ke sana. Jalan belum berfungsi, apabila hujan dalam waktu dua jam, maka habis rata. Terkait persoalan tanahnya, saya pernah mengecek kepada Gubernur terkait, ternyata belum selesai,” katanya.
Selain itu, dia menyoroti sikap SMI merespon proposal yang belum merata kepada semua pemerintah daerah, misalnya, masih memberikan pinjaman kepada daerah yang pernah mengajukan pinjaman tapi pengembaliannya macet. Sementara, ada daerah lain yang sudah mengajukan pinjaman tapi belum disetujui SMI. “Ada daerah yang ongkang-ongkang kaki saja tetapi diberikan (bantuan). Hal ini harus menjadi catatan SMI,” ujarnya. (LK)