JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar jajaran kabinetnya mengeksekusi program pemerintah secara cepat, transparan, dan akuntabel guna kepentingan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 di Jakarta, kemarin (20/7).
Menurut Jokowi, diperlukan tata kelola dan manajemen yang baik, prosedur ringkas, dan sederhana saat mengimplementasikan program pemerintah untuk masyarakat. "Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan,” kata Kepala Negara.
Menurut dia, perlu dilakukan langkah-langkah extraordinary dalam percepatan dan pengelolaan program pemerintah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Apalagi saat ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah, kata Presiden, harus menjadi bagi dari solus percepatan program pemerintah. ”Pada aparat penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan juga KPK (bahwa) aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, memperkuat tata kelola yang baik, yang transparan dan akuntabel," ujarnya. (LK)