JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan Rp 89,6 triliun atau 3,9% dari APBN setiap tahun sejak tahun 2016 untuk menangani perubahan iklim, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan target Nationally-Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030.
“Indonesia dengan komitmennya butuh dana sangat besar dalam rangka bisa jalankan NDC, sehingga Kemenkeu sudah mengembangkan climate budget tagging (penandaan anggaran iklim),” katanya dalam konferensi pers pada hari Kamis (27/8) seperti dikutip dari Antara.
Melalui anggaran tahunan tersebut, imbuh Sri Mulyani, Indonesia telah mendanai sekitar 34% dari total target pembiayaan penanganan perubahan iklim sebesar Rp 3.461 triliun, atau Rp 266,2 triliun per tahun.
Target pendanaan tersebut merupakan komitmen internasional untuk memerangi perubahan iklim yang disepakati dalam Perjanjian Paris pada tahun 2016, yaitu sebesar US$100 miliar per tahun hingga 2020.
“Kami di Kemenkeu akan terus dukung langkah-langkah K/L (kementerian/lembaga) [untuk mengurangi jejak karbon], termasuk Ibu [Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan] Siti [Nurbaya Bakar] dan seluruh jajaran,” papar Sri Mulyani. (MS)