JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah merampungkan pembayaran pengadaan vaksin COVID-19 kepada Sinovac, China senilai Rp 24 triliun guna kelanjutan kerja sama dengan produsen vaksin itu.

Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR mengatakan pemerintah perlu segera menyiapkan anggaran agar PT Bio Farma (Persero) dapat melanjutkan kerja sama dengan Sinovac, China. "Ini untuk jaminan keselamatan rakyat, jadi perlu diperioritaskan," katanya, Senin (5/10).

Menurut dia, bila pemerintah sanggup menyuntikkan dana ke PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (BPUI) (Persero) sebesar Rp 2 triliun untuk menyelamatkan PT Jiwasraya (Persero), maka pemerintah juga perlu menyelesaikan pembayaran dari Bio Farma ke Sinovac kepada Sinovac agar vaksinasi dapat dilakukan.

Selain itu, Netty menyampaikan agar pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengimplementasikan vaksinasi kepada masyarakat. "Perpres vaksin sangat diperlukan agar proses vaksinasi dapat dilakukan terhadap 170 juta rakyat Indonesia," ujarnya.

PT Bio Farma (Persero) menjalin kerja sama dengan Sinovac, China karena perusahaan itu bersedia melakukan transfer teknologi dan vaksin Sinovac memenuhi standard WHO. Lembaga kesehatan dunia itu menyampaikan bahwa 70% penduduk Indonesia wajib divaksin dalam dua kali penyuntikkan. (LK)