JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) diminta melakukan perubahan mendasar dengan melakukan e-procurement 100%. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membukan Rakornas LKPP secara virtual, Rabu (18/11).
“LKPP harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern, bangun sistem pengadaan yang real time, lakukan transformasi ke arah 100% e-procurement, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat,” kata Kepala Negara.
Presiden mengingatkan agar sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berlangsung dengan cepat, transparan, akuntabel serta meningkatkan value for money kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu digunakan teknologi terkini yang mencakup, big data analytics, cognitive computing, artificial intelligence, blockchain, machine learning, dan teknologi lainnya.
Menurut Presiden, bantuan teknologi terkini itu akan memampukan upaya monitoring secara real time nilai realisasi transaksi di setiap kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah. "Dengan berpijak pada data-data tersebut, para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan,” kata Kepala Negara. (LK)