JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang terlibat korupsi. Penegasan itu disampaikan Kepala Negara merespon penetapan tersangka Juliari P Batubara, Menteri Sosial oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan korupsi Bansos COVID-19, Minggu (6/12).
"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan terbuka, bekerja secara baik dan provesional. Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Jokowi dalam channel Youtube Setkab.
Menurut Kepala Negara, para menteri KIM telah diminta menciptakan sistem yang dapat menutup celah terjadinya praktik korupsi di awal pelantikan kabinet. Berulang kali, kata Presiden, telah disampaikan kepada jajaran menteri dan pemerintah di tingkat provinsi, kotamadya, hingga kabupaten agar hati-hati menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, APBD Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Apalagi ini terkait dengan Bansos dalam rangka penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bansos itu sangat dibutuhkan rakyat," katanya. (LK)