JAKARTA - Pemerintah upayakan langkah litigasi di World Trade Organization (WTO) terkait hambatan perdagangan produk biodiesel dari minyak sawit Indonesia di Uni Eropa. Hal itu disampaikan Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan dalam siaran pers yang dikutip pada Senin (18/1).
Disampaikannya Uni Eropa menggunakan isu lingkungan hidup guna menghambat Indonesia memajukan sektor perkebunan sawit. Padahal Indonesia, katanya, telah mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit (palm oil).
"Kebijakan Renewable Energi Directive (RED) II yang diadopsi Uni Eropa akan memengaruhi keberlangsungan sektor sawit Indonesia," tambah Lutfi.
Menurut dia, parameter yang digunakan untuk menolak produk biodiesel Indonesia merupakan cara Uni Eropa untuk memajukan industri minyak nabatinya yang kurang produktif dan tidak efisien dalam memproduksi biodiesel. Minyak sawit, lanjut Mendag, jauh lebih ekonomis, produktif, dan sedikit menggunakan lahan tanaman dibandingkan minyak nabati manapun.
Lutfi menyebut bahwa pemerintah telah mengambil langkah hukum melalui forum penyelesaian sengketa di WTO. "Pemerintah akan memastikan bahwa Uni Eropa telah melanggar prinsip di WTO dan yakin bahwa panel sengketa WTO akan memberikan putusan yang adil dalam menyelesaikan sengketa ini," katanya.
Sengketa ini bermula pada Desember 2018, di mana Parlemen dan Kementerian Uni Eropa mengadopsi kebijakan RED untuk mempromosikan penggunaan produk biodiesel di UE dari sumber bahan nabati yang dapat diperbaharui. Kebijakan tersebut diberlakukan di UE mulai 2020-2030.
Dalam Delegated Regulation di UE yang merupakan pelaksanaa RED II, produk minyak kelapa sawit dikategorikan sebagai komoditi yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi. Oleh karena itu, bahan bakar biofuel yang berasal dari bahan baku kelapa sawit tidak masuk dalam kategori energi terbarukan yang berlaku di UE. (LK)