JAKARTA - Hannover Messe 2021 menjadi salah satu sarana peningkatan kerja sama Indonesia dengan Jerman. Dalam gelaran tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian serta Pemerintah Jerman melalui Germany Federal Ministry for Economic Affair and Energy (BMWi) menandatangani Joint Declaration of Intent (JDoI) untuk memperkuat kerja sama di bidang infrastruktur mutu di antara kedua negara.
“Kedua negara menyadari bahwa infrastruktur mutu dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan keamanan produk maupun jasa, dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen,” kata Menteri Perindustrian saat menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut secara virtual di Jakarta, Senin (12/4).
Penandatanganan JDoI tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi serta Parliamentary State Secretary, Germany Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Elizabeth Winkelmeier-Becker.
Kerja sama infrastruktur mutu ini bertujuan memperkuat dialog bilateral teknis dan ekonomi bidang standardisasi, regulasi teknis, akreditasi, penilaian kesesuaian, metrologi, dan keamanan produk. Hal ini untuk menciptakan iklim yang kondusif, mendorong perlindungan konsumen, menciptakan inovasi, meningkatkan penelitian dan pengembangan, serta mendukung saling keberterimaan hasil laboratorium uji yang bermanfaat bagi konsumen dan industri antar kedua negara, serta berperan dalam peningkatan ekonomi. Karena luasnya lingkup kerja sama, dalam implementasinya Kementerian Perindustrian juga akan melibatkan Kementerian Perdagangan dan Badan Standardisasi Nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Kemenperin juga memfasilitasi kerja sama antara dua perusahaan dari Indonesia dan Jerman dalam rangka mendorong pengembangan industri kedirgantaraan dan alat kesehatan. Kerja sama ini salah satunya dilandasi oleh upaya Indonesia mengembangkan pesawat terbang N219. Melalui kesepakatan ini, kedua perusahaan akan sama-sama terlibat dalam kerja sama industri dan bisnis antara kolaborator dan mendukung pertukaran informasi, seperti mengenai standar nasional dan praktek hukum. (LM)