JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menetapkan lima arah kebijakan fiskal di tahun 2022 antara lain, akeselerasi penanganan COVID-19, pemulihan dunia usaha dan UMKM, reformasi struktural guna peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), reformasi fiskal, dan menjaga pelaksanaan APBN 2022.
Febrio Kacaribu, Kepala BKF Kemenkeu menyampaikan bahwa sektor kesehatan menjadi kunci pemulihan ekonomi melalui keberhasilan program vaksinasi, protokol dan peningkatan fasilitas kesehatan, dan obat-obatan.
Pemulihan sektor usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan melalui berbagai program antara lain, program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai dana desa, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan insentif dunia usaha.
Reformasi struktural untuk peningkatan SDM unggul diikuti dengan sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, pendukung transformasi ekonomi, dan reformasi struktural. Di bidang fiskal dilakukan dengan reformasi perpajakan, spending better hingga inovasi pembiayaan. Sedangkan untuk pelaksanaan APBN 2022 dioptimalkan agar menjadi pondsasi kondisi fiskal di tahun 2023 yakni, dengan reformasi fiskal dan komitmen seluruh kementerian dan lembaga. (LK)