JAKARTA - Kementerian PUPR dan Pemerintah Korea Selatan Lakukan Pembahasan Peningkatan Kerja Sama Bidang Infrastruktur Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembahasan peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur dengan Pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Wakil Menteri Minister for Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Yun Seong-won di Gedung Kementerian PUPR pada pekan lalu.
Terdapat tiga agenda dalam kegiatan ini meliputi pembahasan pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pembentukan rencana dasar dan feasibility study (FS) untuk perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) dan pembahasan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) bantuan teknis Korea Selatan untuk perpindahan Ibu Kota.
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan pembahasan kerja sama bidang infrastruktur antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan ini bisa menjadi komitmen bersama untuk sharing ilmu pengetahuan, terutama di bidang jembatan dan pengembangan IKN.
Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek jembatan bentang panjang dengan teknologi cable stayed dan nantinya akan menjadi jalan tol. Total panjang jembatan dan tol yakni 14,74 km. rencana pendanaan proyek terdiri dari dua skema yakni dukungan pemerintah melalui loan dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan model Minimum Revenue Guarantee (MRG). Wamen Wempi mengatakan, status Jembatan Batam-Bintan saat ini dalam tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, penyiapan dokumen lelang dan penyampaian readiness criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Target penyelesaian pekerjaan tersebut Maret 2022. (LM)