JAKARTA - Pembangunan Kawasan industri di luar Pulau Jawa mengakomodasi kebijakan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam. Hal ini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas secara signifikan, juga berkontribusi terhadap upaya substitusi impor, peningkatan serapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian di daerah.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong berdirinya kawasan-kawasan industri untuk menjalankan aktivitas hilirisasi industri, termasuk yang berbasis nikel. Dengan memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton, atau mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia (data 2020), Indonesia punya daya tarik besar bagi investasi di sektor industri tersebut.
“Kemenperin telah menyusun pengembangan perwilayahan industri hingga 2035 yang mencakup peningkatan peran wilayah luar Jawa dalam menciptakan nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas sebesar 40% dari total nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas nasional,” kata Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi Andi Rizaldi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/5).
Target tersebut meliputi pembangunan 36 Kawasan Industri dengan prioritas pengembangan di luar pulau Jawa yang didukung dengan penyediaan lahan sekitar 50.000 ha dan pembangunan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru, minimal satu Sentra IKM di setiap Kabupaten/Kota.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meresmikan peletakan batu pertama kawasan industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. “Pemerintah mendorong pembangunan KI NIS sehingga mampu mengoptimalkan nilai tambah hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perekonomian daerah,” ujar Wakil Presiden.
KI NIS akan membangun smelter dengan teknologi Rotary Kiln-Electris Furnice (RKEF). Kapasitas produksi di tahap awal sebesar 70.000 ton, dengan kadar Nikel 10-12 persen. Smelter ini akan dibangun dengan menggunakan luas area tahap pertama, yaitu 375 Hektare. (LM)