JAKARTA - Indonesia menorehkan sejarah baru dengan ditandatanganinya Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Emirat Arab (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau IUAE–CEPA) oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla bin Touq Al Marri di Abu Dhabi, Jumat (1/7). Pertukaran naskah persetujuan juga disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al Shatie.
“Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua dengan ditandatanganinya IUAE–CEPA. Ini akan dikenang sebagai babak baru hubungan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab,” jelas Mendag Zulhas saat konferensi pers.
Kedua negara berhasil menyelesaikan perjanjian dagang dengan cepat. Hanya dalam empat putaran negosiasi selama sembilan bulan dari September 2021 sampai Juni 2022. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari kedua negara yang didorong oleh arahan kedua presiden agar perundingan dapat segera diselesaikan. Perjanjian ini diharapkan dapat mendorong kerja sama ekonomi dari berbagai bidang, khususnya perdagangan kedua negara.
Total perdagangan Indonesia–Uni Emirat Arab mencapai USD 4 miliar pada 2021 dengan ekspor Indonesia sebesar USD 1,9 miliar dan impor dari UEA sebesar USD 2,1 miliar. Sementara pada periode tahun Januari–April 2022, total perdagangan kedua negara sudah mencapai USD 1,5 miliar (naik 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar USD 1,3 miliar), dengan ekspor senilai USD 714 juta dan impor senilai USD 831 juta. Indonesia juga berharap IUAE–CEPA akan menarik lebih banyak investasi dari UEA. Tahun 2021, nilai investasi UEA di Indonesia sekitar USD 16,1 juta. Oleh karena itu, potensi peningkatan perdagangan dan investasi dalam kerangka IUAE–CEPA sangat besar.
Persetujuan IUAE–CEPA mencakup pengaturan di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, ekonomi Islam, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama ekonomi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, serta ketentuan hukum dan isu kelembagaan. (LM)