JAKARTA - Regulasi guna penyelenggaraan dan operasional perdagangan karbon (bursa karbon) diharapkan segera terbit guna percepatan mencapai net zero emission pada 2060. Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan harapan itu dalam seminar internasional bertajuk Carbon Trading: The Journet to Net Zero, yang berlangsung kemarin (27/9).

Menurut dia, kehadiran payung hukum itu nantinya mengatur kewenangan dan operasional bursa karbon untuk perdagangan lokal dan internasional. Selain itu, perlu dibangun infrastruktur primer dan sekunder sebagai dukungan aktivitas bursa karbon.

Indonesia memiliki potensi pendapatan dari perdagangan karbon mencapai US$ 565,9 miliar. Hal ini mengacu pada luas hutan tropis 125 juta hektare (Ha), yang mampu menyerap 25 miliar ton karbon. Kemampuan serap karbon itu belum termasuk dari hutan bakau dan gambut yang berada di wilayah Indonesia.

"Kita dapat memanfaatkan keunggulan ini sebagai pembiayaan alternatif di sektor riil," katanya. (LK)