JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diketahui mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2023. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, kemarin (28/11).
Sarjumi, Anggota Komisi VI DPR, Sarjumi menyampaikan Komisi VI memahami dan menerima penjelasan PLN perilah PNM tunai TA 2023. "Komisi VI mendukung upaya PLN mewujudkan pemerataan pelayanan kelistrikan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T)," katanya dikutip dalam risalah RDP Komisi VI DPR, Selasa (29/11).
Selain itu, DPR mendukung upaya meningkatkan rasio elektrifikasi seiring percepatan transisi energi yang menyasar pengembangan pembangkit listrik dari sumber daya alam lokal.
RDP dipimpin Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR dan dihadiri Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN.
Darmawan menyampaikan PMN akan digunakan membangun pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT), transmisi gardu induk, dan sarana distribusi kelistrikan.
Pada tahun ini, PLN mengajukan PMN sebesar Rp 5 triliun, yang juga digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di 3T. (LK)