JAKARTA - Pemerintah akan mendirikan Badan Layanan Umum (BLU) untuk iuran batu bara mulai kuartal I tahun depan guna kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik dan industri.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan rencana tersebut terkait krisis pasokan batu bara sehingga produsen menghentikan sementara ekspor batu bara di awal tahun.

Nantinya, harga batu bara Domestic Market Obligation (DMO) untuk pembangkit listrik akan dilepas ke mekanisme pasar. Namun, PLN akan tetap membayar batu bara US$ 70 per ton dalam skema BLU tersebut. Dalam skema BLU itu, selisih antara harga pasar dengan harga yang ditetapkan PLN akan ditutup melalui dana pungutan ekspor batu bara perusahaan tambang.

Disebutkannya dana kompensasi yang dipungut dari total penjualan batu bara ekspor dan DMO bervariasi. "Tiap perusahaan akan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB), termasuk rencana produksinya dan kalorinya. Disitu nanti ditentukan tarif kompensasi yang akan disetor, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB)," katanya. (LK)