JAKARTA - Pemerintah fokuskan upaya agar industri nasional memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang modal guna menghemat anggaran negara sebesar Rp 225 triliun. Hal itu disampaikan oleh Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marvest) dalam Peluncuran Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, kemarin (13/4).
Disampaikannya untuk tujuan itu, maka pemerintah menggandeng Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) guna mengawasi penyerapan TKDN di industri nasional. "Ada 17 produk yang dapat diproduksi di dalam negeri, yang nilainya mencapai US$ 17 miliar atau kisaran Rp 225 triliun," katanya.
Menurut dia, potensi penghematan itu diperoleh dari penelurusan belanja pemerintah untuk modal dan barang dalam setahun yang mencapai Rp 1.300 triliun. Dari sejumlah itu, terdapat 45 barang yang berasal dari impor dengan nilai US$ 34 miliar.
Dengan meggandeng KPK, katanya, maka penyerapan TKDN untuk industri nasional akan lebih maksimal. Sebab lembaga itu bukan saja menindak korupsi, namun proaktif mencegah praktik korupsi. (LK)