JAKARTA. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) cukup berbahaya, lantaran isu burden sharing yang memungkinkan Bank Indonesia (BI) terus mencetak uang.
“Burden sharing ini sangat berbahaya sekali. Pertama, burden sharing ini bisa berisiko meningkatkan inflasi, yang artinya BI mencetak uang untuk membiayai Surat Berharga Negara (SBN), jadi bisa menambah jumlah uang beredar,” kata Yudhistira, seperti dilansir Tempo.
Di sisi lain, isu burden sharing dalam RUU PPSK diyakini dapat menurunkan independensi BI sebagai bank sentral. “Karena BI seolah di bawah komando Kementerian Keuangan, karena dia harus membayar SBN,” jelas Yudhistira.
Tidak hanya itu saja, Yudhistira juga menyoroti isu disiplin fiskal BI akibat adanya burden sharing tersebut. Hal ini terlihat dari kemungkinan alokasi anggaran untuk sejumlah sektor tertentu, bahkan hingga ke sektor yang tidak ada kaitannya dengan upaya penyelamatan sistem keuangan negara.
“Jadi di sinilah titik krusialnya, jangan sampai ada moral hazard,” ungkap Yudhistira. (KR)