JAKARTA - Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Taufik Hidayat menegaskan bahwa pembiayaan berbasis syariah atau sharia-compliant financing dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Proyek infrastruktur selama ini menggunakan anggaran pemerintah. Namun demikian, karena besarnya kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur dan adanya gap antara pembiayaan yang ada, maka kebutuhan investasi di sektor infrastruktur global harus mencari sumber dana dengan skema alternatif dari sektor swasta maupun keuangan syariah,” kata Taufik kepada awak media di sela-sela acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan pada hari Rabu (13/11).
Pemerintah, lanjut Taufik, terus berupaya untuk melakukan diversifikasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk melalui skema pembiayaan berbasis syariah. Meskipun begitu, secara global persentase investasi syariah di sektor infrastruktur masih berada di kisaran 2%-11%.
“[Proyek-proyek infrastruktur] merupakan proyek-proyek yang sangat prestisius, sangat probability[sic] dalam rangka men-developpotential revenue, sehingga bisa mengembalikan nanti dana yang diinvestasikan,” ujar Taufik.
Untuk memaksimalkan penggunaan skema syariah dalam pembiayaan infrastruktur, Taufik mengatakan bahwa diperlukan empat hal: Pertama, regulasi yang terstruktur dan didukung oleh dokumen legal yang jelas. Kedua, standarisasi kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, dukungan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur berbasis syariah, salah satunya melalui insentif. Keempat, kehadiran pelaku industri keuangan syariah dalam proyek-proyek infrastruktur. (MS)