JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir Oktober 2019 tumbuh sebesar 11,9% year on year (yoy) menjadi US$ 400,6 miliar, terdiri atas ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 202 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 198,6 miliar.
Pertumbuhan tersebut lebih besar dari pertumbuhan di bulan sebelumnya sebesar 10,4% yoy, terutama karena pengaruh dari transaksi penarikan netto ULN dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Selain itu, pertumbuhan ULN yang meningkat juga dipengaruhi oleh kenaikan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta.
Posisi ULN pemerintah per akhir Oktober tumbuh 13,6% yoy menjadi US$ 199,2 miliar, lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Porsi terbesar ULN pemerintah digunakan untuk membiayai sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 19%, diikuti oleh konstruksi sebesar 16,5%; jasa pendidikan 16,1%; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,3%; serta jasa keuangan dan asuransi 13,4%.
Sementara itu, pertumbuhan ULN swasta per akhir Oktober tercatat sebesar 10,5% yoy, sedikit lebih lambat dari pertumbuhan di bulan sebelumnya sebesar 10,7% yoy. Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara; industri pengolahan; serta pertambangan dan penggalian.
Dalam keterangan resmi yang diterima IDNFinancials.com pada hari Senin (16/12), BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. “Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2019 sebesar 35,8%, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,4% dari total ULN,” tulis BI.
“Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.” (MS)