JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mengalami penurunan kewajiban neto di kuartal III-2019, terutama dipengaruhi oleh penurunan Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN).
PII Indonesia mencatat kewajiban neto sebesar US$ 326,2 miliar atau 29,8% dari PDB di Q3, menurun dari posisi kewajiban neto di Q2 sebesar US$ 329,6 miliar atau 30,9% dari PDB. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan KFLN dan peningkatan Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).
“Posisi KFLN Indonesia menurun terutama dipengaruhi oleh faktor perubahan lainnya, seperti penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah dan penurunan nilai instrumen investasi berdenominasi rupiah sejalan dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),” tulis BI dalam keterangan resmi yang diterima IDNFinancials.com, Jumat (27/12).
Posisi KFLN Indonesia di Q3 tercatat menurun 0,3% quarter to quarter (qtq) atau sebesar US$ 1,9 miliar menjadi US$ 691,4 miliar. Penurunan lebih lanjut tertahan oleh naiknya aliran modal masuk asing dalam bentuk ekuitas, obligasi global korporasi, dan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi rupiah.
Sementara itu, posisi AFLN Indonesia meningkat, terutama didorong oleh aset dalam bentuk investasi lainnya dan cadangan devisa. Pada Q3, posisi AFLN tumbuh 0,4% qtq atau sebesar US$ 1,5 miliar menjadi US$ 365,3 miliar.
“Peningkatan posisi AFLN lebih lanjut tertahan oleh faktor penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia lainnya dan penurunan rerata indeks saham pada sebagian besar negara penempatan investasi,” tulis BI.
BI memandang perkembangan PII Indonesia di Q3 tetap sehat, seperti tercermin dari struktur kewajiban neto PII Indonesia yang masih didominasi oleh instrumen berjangka panjang. Meskipun begitu, bank sentral tetap mewaspadai risiko kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia.
“Ke depan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan makin baik sejalan dengan stabilitas perekonomian yang terjaga dan pemulihan ekonomi Indonesia yang berlanjut didukung oleh konsistensi dan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural,” pungkas BI. (MS)