JAKARTA - Redenominasi atau penyederhanaan digit mata uang rupiah belum terlalu mendesak untuk dibahas tahun ini dan harus menunggu agar perekonomian stabil, kata Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Danuri.
Redenominasi, ujar Yose, membutuhkan masa transisi setidaknya tujuh tahun karena juga melibatkan penyesuaian harga barang dan jasa. Meskipun begitu, ia menyetujui rencana Kementerian Keuangan untuk membahas redenominasi mulai tahun 2021 hingga 2024.
“Kalau membahas sekarang kemudian menjalankan enam tahun lagi tidak masalah, karena memang kita membutuhkan dan ini kan harus dipastikan enggak ada pengaruhnya terhadap harga atau nilai uangnya,” kata Yose seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (7/7).
Menurutnya, redenominasi memiliki fungsi yang strategis dan dapat menyederhanakan administrasi, terutama di platform digital. Namun, ia mengatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati terhadap dampak psikologis dari redenominasi yang kemungkinan dapat menimbulkan inflasi.
“Makanya harus dikomunikasikan dengan baik untuk meminimalisir efek psikologis kepada masyarakat. Selama ini belum ada upaya tersebut. Kalau RUU tersebut kan ada masa transisi dan menurut saya baru bisa di 2030,” pungkasnya.
Baru-baru ini, usulan terkait pembahasan redenominasi kembali muncul dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Di dalamnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasukkan RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) sebagai salah satu RUU yang diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah periode 2020-2024. (MS)