JAKARTA - DPR meminta Bank Indonesia mengkaji upaya mencari terobosan pembiayaan pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19. Perlunya terobosan itu agar BI dan pemerintah tidak hanya bergantung pada skema berbagi beban (burden sharing) dalam pendanaan APBN.
Dolfie OFP, Anggota Komisi XI DPR mengatakan kondisi ketidakpastian ekonomi masih akan terus berlanjut karena vaksin COVID-19 belum ditemukan sampai saat ini. "Ancaman resesi ekonomi menghantui perekonomian, Menkeu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 minusm 2,9%," katanya saat Rapat Kerja antara Komisi XI DPR dan Gubernur Bank Indonesia, dikutip pada Selasa (29/9).
Menurut dia, kalau gagasan mencetak uang ditolak sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan dalam APBN, maka BI perlu mengkaji gagasan untuk menyediakan dana bagi negara. "Apakah menggunakan e-Rupiah atau kalau perlu kita rubah regulasinya untuk memperkat kapasitas keuangan negara dalam melanjutkan pembangunan di berbagai sektor," ujarnya.
Pemerintah dan BI menerapkan kebijakan berbagi beban untuk pendanaan dalam APBN 2020 sebesar Rp 183,48 triliun. Skema itu dilaksanakan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana lewat pembiayaan public goods dan non publics goods. (LK)