JAKARTA - Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengkritik kebijakan Indonesia terkait opsi vaksinasi Covid-19 berbayar untuk individu. Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr. Ann Lindstrand mengatakan mekanisme vaksin berbayar di tengah pandemi bisa menimbulkan masalah etika dan mempersempit akses masyarakat.
"Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi, di mana kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin untuk menjangkau semua pihak yang paling rentan," kata Ann mengutip dari situs web WHO.
Ann mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mengakses lebih banyak vaksin gratis lewat kerja sama internasional seperti Covax Facility melalui kerja sama dengan UNICEF, WHO dan lain-lain. Meskipun ada biaya transportasi, logistik dan biaya lain-lain untuk pengiriman vaksin ke negara-negara Covax, tetapi ada pendanaan yang disediakan oleh bank pembangunan multilateral, Bank Dunia serta lembaga internasional lainnya.
Sebagai informasi, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menyiapkan layanan vaksinasi gotong royong (VGR) berbayar untuk individu yang dijadwalkan mulai Senin (12/7). Namun, perseroan melalui situs web resminya mengumumkan bahwa pelaksanaan vaksinasi tersebut akan ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Banyaknya pertanyaan yang masuk membuat perseroan memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta.
Menurut laporan Detik, vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini adalah buatan Sinopharm dengan harga Rp321.660 per dosis dan harga layanan Rp117.910. Sehingga, total untuk mendapatkan satu dosis vaksin gotong royong individu ini adalah Rp439.570. Pemberian vaksin COVID-19 membutuhkan dua dosis, sehingga harga vaksin dan jasa menjadi Rp879.140 per orang. (LM)