JAKARTA - Indonesia mendorong dunia khususnya negara anggota G20 mengelola ekosistem blue carbon (karbon biru) secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penyerapan dan penyimpanan karbon yang baik dan terjaga akan membantu upaya mengurangi dampak perubahan iklim.
Demikian dikatakan Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), J. Rizal Primana, dalam Seminar, Blue Carbon: Enabling Conservation and Financial Capital di Nusa Dua Convention Centre, Bali, (8/8/2022).
Potensi karbon biru di Indonesia mencapai 3.4 Giga Ton (GT) atau sekitar 17% dari karbon biru dunia. Sebarannya ada di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, hutan bakau, padang lamun dan lahan gambut di kawasan pesisir. Ekosistem pesisir ini dapat membantu penyerapan emisi karbon yang di atmosfer dan lautan, kemudian menyimpannya pada daun, batang, cabang, akar, serta sedimen yang mendasarinya.
Jika pengelolaannya terus dikuatkan dengan adaptasi dan mitigasi menuju ketahanan iklim, Indonesia pasti diyakini akan berkontribusi lebih banyak dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga sebesar 29 persen secara nasional, dan 41 persen secara global hingga 2030.
Sebagai catatan, luas padang lamun di Indonesia termasuk terluas di dunia hingga 293.465-875.957 Ha, dan mampu menyerap karbon hingga 119,5 ton karbon per hektare. Begitu pun dengan mangrove Indonesia yang seluas 3,3 juta Ha, adalah terbesar di dunia, dan mampu menyimpan karbon sebanyak 950 ton karbon per hektarnya.
“Ke depan, kita ingin memastikan ekosistem Karbon Biru bisa masuk NDC (Nationally Determined Contribution). Tentu saja harus melalui perencanaan pembangunan Karbon Biru yang berkelanjutan, dan harus didukung komitmen semua pihak. Untuk mencapai ini diperlukan suatu kerangka kerja yang dapat mengakomodasi semua pihak,” kata Rizal. (LM)