JAKARTA - CEO dan pendiri perusahaan rintisan (startup) peer-to-peer (P2P) lending Amartha Andi Taufan Garuda Putra resmi mengundurkan diri dari jajaran Staf Khusus (Stafsus) Kepresidenan.
Dalam surat terbuka yang dirilis pada hari Jumat (24/4), Andi mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada tanggal 17 April 2020 lalu.
“Pengunduran diri ini semata-mata dilandasi keinginan saya yang tulus untuk dapat mengabdi secara penuh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjalankan usaha mikro dan kecil,” tulis lulusan Universitas Harvard dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut dalam suratnya.
Walaupun tak disinggung dalam surat tersebut, belum lama ini Andi menerima kritikan tajam setelah suratnya kepada sejumlah camat bocor di media sosial. Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet tersebut, ia meminta agar para camat menggunakan jasa Amartha dalam upaya penanganan pandemi virus corona (COVID-19).
Bocornya surat tersebut mengakibatkan Andi dituduh menyalahgunakan wewenangnya sebagai Stafsus Kepresidenan dan terlibat dalam konflik kepentingan. Meskipun Andi akhirnya mencabut surat tersebut dan mengeluarkan permintaan maaf, ia sempat dilaporkan ke kepolisian oleh pengacara M. Sholeh dan Tomi Singgih atas tuduhan penyalahgunaan wewenang.
Andi merupakan orang kedua yang mengundurkan diri dari Stafsus Kepresidenan minggu ini. Seperti diwartakan IDNFinancials.com, pada hari Selasa (21/4) CEO dan pendiri startup teknologi pendidikan (educational technology/edtech) Ruangguru Adamas Belva Syah Devara resmi mengundurkan diri dari jajaran tersebut akibat polemik yang muncul dari keterlibatan perusahaannya dalam program Kartu Prakerja.
Saat ini, tersisa lima orang Stafsus Kepresidenan dari kalangan muda, yaitu CEO event organiser Creativepreneur Putri Tanjung, yang juga merupakan putri pengusaha Chairul Tanjung; pendiri Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi; aktivis disabilitas dan pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia; pendiri LSM Kitong Bisa dan CEO PT Papua Muda Inspiratif Billy Mambrasar; dan mantan Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Aminuddin Ma’ruf.
Kebanyakan Stafsus Kepresidenan dari kalangan muda merupakan lulusan luar negeri yang merupakan CEO dan pendiri berbagai startup serta LSM, sehingga muncul kekhawatiran adanya konflik kepentingan karena mereka tak diharuskan melepas jabatan di perusahaan/yayasan ketika diangkat menjadi Stafsus. Sebelum mengundurkan diri, Andi dan Belva menimbulkan kontroversi karena dianggap menggunakan posisi sebagai Stafsus untuk melibatkan perusahaan-perusahaan mereka dalam proyek pemerintah.
Selain Andi dan Belva, Stafsus Billy Mambrasar juga tengah dilanda kontroversi dan kritik tajam setelah mengklaim bahwa perusahaannya, PT Papua Muda Inspiratif (PMI), menerima bantuan dana dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pernyataan tersebut telah dibantah Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (MS)