Wapres optimistis Menara Syariah menjadi icon ekonomi syariah
JAKARTA - Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, optimistis kehadiran Menara Syariah dapat mewujudkan ekosistem ekonomi syariah skala global. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Banten Halal Festival Ramadhan di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK)2, Tangerang, Banten, Kemarin (2/4).
"Menara Syariah diharapkan menjadi pasar ekonomi syariah secara global, dengan adanya ekosistem ini yang dibangun di Banten," kata Ma'aruf Amin, yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Menurut dia, kehadiran bangunan Menara Syariah, yang akan menjadi pusat aktivitas bisnis dan pendidikan syariah, sebagai wujud dari konsistensi Indonesia dalam kebijakan bauran ekonomi.
"Bauran strategi ini bermakna penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sebab tantangan pembangunan bukan semata meraih pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, namun memastikan pertumbuhan yang diraih benar-benar mampu menafkahi masyarakat sampai lapisan bawah," ujarnya.
Selain itu, Siti Ma'rifah, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten menyampaikan Banten memiliki potensi besar bagi pertumbuhan kawasan industri baru dan kawasan industri khusus berbasis industri halal di bidang kuliner, fesyen, wisata, maupun keuangan syariah.
"Semoga kegiatan Banten Halal Festival Ramadhan: Dari Banten untuk Dunia ini sukses menjadi langkah awal memajukan industri halal di Indonesia. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan rutin dan berkesinambungan," katanya.
Sebelumnya, Harianto Solichin, Komisaris Menara Syariah mengutarakan akan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mengoptimalkan aktivitas bisnis, keuangan, dan pendidikan syariah di Menara Syariah. Nantinya, gedung itu akan menjadi wadah tercipta ekosistem ekonomi syariah skala nasional dan internasional.
Dicontohkannya, PT Fin Centerindo Satu (FCS), selaku pengelola Menara Syariah akan menggandeng lima perguruan tinggi di Malaysia dan tiga perguruan tinggi di Brunei Darussalam dan sekitar 20 lebih Universitas dalam negeri untuk membuka pendidikan terkait perekonomian syariah. Pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan delapan perguruan tinggi di negara jiran itu pada akhir April 2024. (LK)
