SEOUL - Tiongkok baru-baru ini meminta perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk tidak mengirimkan produk yang mengandung bahan-bahan tanah jarang ke perusahaan-perusahaan pertahanan Amerika Serikat.

Permintaan ini dilaporkan oleh Korea Economic Daily pada hari Selasa, yang mengutip sumber dari pemerintah dan perusahaan terkait.

Menurut laporan awal, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengingatkan perusahaan-perusahaan Korea Selatan bahwa mereka dapat menghadapi sanksi jika melanggar pembatasan ekspor tersebut.

Peringatan ini disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan Korea yang bergerak di berbagai sektor, termasuk pembuatan transformator daya, baterai, layar, kendaraan listrik, peralatan kedirgantaraan, dan peralatan medis.

Namun, laporan tersebut kemudian dikoreksi untuk menyebutkan bahwa pesan tersebut disampaikan oleh "pemerintah Tiongkok," bukan hanya oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok.

Kementerian Industri Korea Selatan, Rabu (23/4) menyatakan bahwa mereka sedang memverifikasi informasi ini dengan pemerintah Tiongkok serta perusahaan-perusahaan Korea Selatan terkait.

“Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi bahwa perusahaan-perusahaan Korea Selatan telah menerima surat dari pemerintah Tiongkok seperti yang dilaporkan,” ujar kementerian tersebut.

Pada awal bulan ini, Tiongkok memberlakukan pembatasan ekspor terhadap unsur tanah jarang sebagai bagian dari langkah balasan terhadap tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Pembatasan ini bertujuan untuk mengendalikan pasokan mineral yang digunakan dalam pembuatan senjata, elektronik, dan berbagai barang konsumsi.

Tiongkok memproduksi sekitar 90% dari tanah jarang dunia, yang terdiri dari 17 unsur penting. Amerika Serikat memiliki cadangan beberapa jenis tanah jarang, namun cadangan tersebut dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang perusahaan-perusahaan pertahanan mereka.

Pejabat senior dari pemerintah Korea Selatan dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan pejabat dari Amerika Serikat di Washington pada hari Kamis, untuk membahas isu-isu terkait tarif dan perdagangan.

Pada hari Senin (21/4), Tiongkok juga memperingatkan negara-negara lain agar tidak melakukan kesepakatan ekonomi yang lebih luas dengan Amerika Serikat yang dapat merugikan kepentingan ekonomi Tiongkok. (DK)