JAKARTA - Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mempercepat praktik eksplorasi laut dalam untuk mencari mineral penting agar bisa mengurangi dominasi China dalam rantai pasokan mineral penting..

Seperti dikutip cnbc.com, Jumat (25/4), pemerintah AS berusaha mempercepat eksplorasi mineral strategis seperti nikel, tembaga, dan unsur tanah jarang (rare earth) dari dasar laut, baik di perairan AS maupun internasional.

"Demi kepentingan keamanan nasional dan ekonomi, Amerika Serikat harus mempertahankan kepemimpinan dalam ilmu pengetahuan laut dalam dan sumber daya mineral dasar laut," kata Trump dalam perintah eksekutif yang diterbitkan pada Kamis (24/4) lalu.

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melawan pengaruh China yang berkembang atas sumber daya mineral laut, memperkuat kemitraan dengan sekutu, dan memastikan perusahaan-perusahaan AS dapat mendukung pengembangan eksplorasi mineral dasar laut secara bertanggung jawab.

Seperti diketahui, menyusul perang tarif yang dikobarkan Trump, China akhirnya menghentikan ekspor mineral tanah jarang le Amerika. Padahal, mineral tersebut sangat penting untuk membuat peralatan elektronik maupun persenjataan militer AS.

Perintah Trump ini ntuk mempercepat izin penambangan berdasarkan Undang-Undang Mineral Laut Dalam tahun 1980.

Selain itu, perintah tersebut juga bertujuan untuk membangun proses pemberian izin di lepas pantai AS dan mempercepat tinjauan izin penambangan laut di area yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Penambangan laut dalam melibatkan penggunaan alat berat untuk mengangkat mineral dan logam dari dasar laut yang terkumpul dalam bentuk nodul seukuran kentang. Mineral-mineral ini digunakan dalam berbagai produk seperti baterai kendaraan listrik, turbin angin, dan panel surya.

Pendukungnya berpendapat bahwa penambangan laut dalam bisa menjadi industri yang sangat menguntungkan dan mengurangi ketergantungan pada operasi penambangan darat.

Namun, para ilmuwan memperingatkan bahwa dampak lingkungan dari penambangan laut dalam sangat sulit diprediksi. Kelompok-kelompok kampanye lingkungan berpendapat bahwa praktik ini tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan akan merusak ekosistem serta menyebabkan kepunahan spesies. Greenpeace USA menentang keras langkah ini, menyebutnya sebagai penghinaan terhadap multilateralisme.

Dalam menghadapi kritikan, perintah eksekutif ini juga berisiko meningkatkan ketegangan geopolitik global. Negara-negara seperti China, Rusia, dan Inggris mengkritik tindakan perusahaan eksplorasi penambangan laut dalam, termasuk The Metals Company yang berbasis di AS dan Kanada.

Negara-negara tersebut, bersama dengan Norwegia, India, dan Polandia, yang sebelumnya mendukung proses persetujuan penambangan yang lebih ketat, kini beraliansi untuk menentang tindakan AS ini. (DK)