BEIJING - China melayangkan kritik keras terhadap kesepakatan dagang baru antara Inggris dan Amerika Serikat, yang dinilai dapat digunakan untuk menyingkirkan produk-produk Tiongkok dari rantai pasok Inggris.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan, merupakan prinsip dasar dalam hubungan internasional bahwa kerja sama antarnegara tidak boleh ditujukan untuk merugikan negara ketiga.

“Kerja sama antarnegara seharusnya tidak dilakukan dengan merugikan kepentingan pihak ketiga,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok kepada Financial Times, pada Rabu (14/5)

Kesepakatan ini, yang menjadi perjanjian dagang besar pertama yang ditandatangani oleh pemerintahan AS setelah menerapkan kebijakan tarif global yang ketat, mencakup klausul koordinasi untuk  mengatasi kebijakan non-pasar dari negara ketiga.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit, klausul tersebut diyakini menargetkan China, dengan tujuan mencegah Inggris menjadi celah pintu belakang untuk mengakali kebijakan perdagangan dan keamanan AS terhadap Tiongkok.

Langkah ini mempersulit posisi pemerintah Inggris, khususnya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sir Keir Starmer, yang sedang berusaha menyeimbangkan hubungan dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia, AS dan Tiongkok.

Hubungan antara London dan Beijing sempat membaik sejak pemerintahan Partai Buruh berkuasa, setelah sebelumnya mengalami ketegangan di bawah pemerintahan Konservatif.

Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves sempat mengunjungi Tiongkok pada Januari 2025 dan mengklaim berhasil mencapai kesepakatan senilai £600 juta yang akan menguntungkan ekonomi Inggris selama lima tahun ke depan.

Sementara itu, dalam kesepakatan Inggris-AS, AS setuju untuk menghapus tarif 25% terhadap ekspor baja dan aluminium Inggris.

Sebagai gantinya, Inggris membuka lebih banyak akses bagi produk pertanian Amerika. Tarif ekspor mobil Inggris ke AS juga turun menjadi 10% untuk 100.000 unit pertama, meski tarif dasar 10% tetap diberlakukan untuk sebagian besar produk.

Menanggapi kritik China, seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan, “Kesepakatan ini dibuat demi kepentingan nasional Inggris, untuk melindungi ribuan pekerjaan dan membuka peluang perdagangan lebih besar di masa depan.”

Pemerintah juga menegaskan, Inggris tetap terbuka terhadap investasi dari berbagai negara, termasuk Tiongkok. (EF)