Iran hentikan kerja sama dengan badan nuklir PBB
JAKARTA - Iran secara resmi menghentikan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) setelah serangkaian serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel menghantam berbagai fasilitas nuklirnya selama 12 hari terakhir.
Seperti dikutip dari dailymail.com, Rabu (25/6), keputusan ini meningkatkan kekhawatiran global bahwa Teheran dapat mempercepat program senjata nuklirnya.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa IAEA telah melelang kredibilitas internasionalnya karena gagal mengutuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, meski secara terbatas.
“Organisasi Energi Atom Iran akan menangguhkan kerja sama dengan IAEA sampai ada jaminan keamanan bagi fasilitas-fasilitas nuklir kami,” ujarnya di hadapan parlemen.
RUU ini masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sebelum berlaku sepenuhnya.
Jika diberlakukan, kebijakan ini akan melarang seluruh aktivitas inspeksi IAEA di situs-situs nuklir Iran—langkah yang berpotensi melanggar kewajiban Iran sebagai anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa serangan yang dijuluki "Operation Midnight Hammer" telah menghancurkan seluruh infrastruktur nuklir Iran dan menghilangkan peluang Republik Islam tersebut untuk memproduksi bom nuklir.
Namun, analis menyatakan bahwa Iran kemungkinan masih memiliki stok besar uranium yang sudah diperkaya hingga tingkat tinggi dan bisa saja menyimpan fasilitas-fasilitas rahasia lain.
Kepala IAEA Rafael Grossi telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, meminta pertemuan dan mendesak Iran untuk kembali bekerja sama.
"Melanjutkan kerja sama dengan IAEA adalah kunci tercapainya solusi diplomatik atas sengketa program nuklir Iran," kata Grossi dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa inspektur IAEA masih berada di Iran dan siap melanjutkan tugasnya.
Grossi juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir seharusnya tidak pernah menjadi sasaran serangan militer, karena risiko kecelakaan radiologis yang sangat serius.
Langkah Iran untuk menangguhkan kerja sama ini menimbulkan kekhawatiran bahwa negara tersebut akan keluar dari perjanjian NPT sepenuhnya.
Menurut Darya Dolzikova, pakar proliferasi nuklir dari lembaga RUSI di Inggris, Iran dapat memanfaatkan situasi ini sebagai alasan untuk menarik diri.
“Pasal dalam NPT memungkinkan negara anggota keluar jika terjadi peristiwa luar biasa yang mengancam kepentingan nasional mereka. Serangan militer baru-baru ini bisa dianggap cukup sebagai pembenaran,” jelasnya.
Jika Iran keluar dari NPT, maka dunia akan kehilangan seluruh akses dan pengawasan terhadap program nuklirnya—yang bisa memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan.
Menurut laporan IAEA terbaru pada Mei lalu, Iran telah mengakumulasi lebih dari 400 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat 60%—cukup untuk membuat senjata nuklir seperti yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.
Meski belum mencapai kadar 90% yang dibutuhkan untuk bom nuklir modern dan ringan, para ahli memperkirakan peningkatan tersebut bisa dicapai hanya dalam hitungan minggu. (DK)