
Edhy Prabowo ditangkap terkait dugaan ijin ekspor baby lobster
25 Nov 2020 09:24
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penangkapan Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan (KPK) terkait dugan korupsi penetapan ijin ekspor baby lobster.
25 Nov 2020 09:24
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penangkapan Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan (KPK) terkait dugan korupsi penetapan ijin ekspor baby lobster.
05 Nov 2020 14:11
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membukukan utang klaim polis yang jatuh tempo terus meningkat dan pada Kuartal III-2020 menyentuh Rp19,1 triliun.
13 Oct 2020 10:53
Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE) Pieter Rasiman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
30 Sep 2020 12:18
Jaksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh saksi dan perwakilan dari tiga tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada hari Rabu (30/9).
12 Aug 2020 11:21
Kejaksaan Agung telah menetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra.
03 Aug 2020 12:19
Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan peraturan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur bahwa pelaku korupsi di atas Rp 100 miliar dapat dipidana seumur hidup.
29 Jul 2020 12:10
Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak divonis 12 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda RM 210 juta (sekitar US$49 juta) oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Selasa (29/7).
28 Jul 2020 13:24
Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan korupsi dalam sidang pertama kasus 1Malaysian Development Bhd (1MDB) pada hari Selasa (28/7).
17 Jul 2020 12:37
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa seorang pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait dengan kasus dugaan korupsi impor tekstil yang melibatkan pejabat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam.
15 Jul 2020 12:54
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk segera menertibkan aset yang belum bersertifikat karena dapat membuka ruang untuk korupsi.