Tekan impor BBM, Pemerintah genjot B50 dan E20
JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong implementasi program biodiesel B50 dan bioetanol E20 sebagai langkah utama untuk menekan impor bahan bakar, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan implementasi biofuel akan dipercepat bersama optimalisasi lifting minyak, yang diyakini jadi strategi penting dalam menghadapi krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Bahlil, seperti dikutip Antara, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Hal ini kemudian akan didukung dengan percepatan program B50 dan implementasi E20.
Program mandatori biodiesel B50 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang.
Skema ini diperkirakan mampu menekan konsumsi bahan bakar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun.
Selain itu, penerapan B50 juga diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun atau sekitar US$9,18 miliar pada 2026.
Campuran B50 terdiri dari 50% Crude Palm Oil (CPO) dan 50% solar fosil. Program tersebut masih dalam tahap uji jalan yang dimulai sejak 9 Desember 2025.
Sementara itu, program E20 yang mencampurkan 20% bioetanol ke dalam bensin, ditargetkan mulai masuk fase implementasi penuh pada 2028 guna menekan impor bensin.
Untuk mendukung sejumlah target tersebut, Kementerian ESDM berencana memulai produksi bioetanol pada 2027 di Merauke, Papua Selatan.
Program ini akan terhubung dengan proyek Food Estate pemerintah, yang menargetkan pengembangan 500.000 hektare lahan tebu.
Selain biofuel, pemerintah juga tengah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang masih mendominasi pasokan domestik.
Bahlil menjelaskan konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.
Oleh karena itu, kata Bahlil, pemerintah perlu mencari solusi energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
Meski demikian, Bahlil memastikan cadangan energi nasional dalam jangka pendek masih dalam kondisi aman, termasuk untuk BBM seperti solar dan bensin yang berada di atas standar minimum nasional. (DK/KR)
