China pertahankan kebijakan industri meski ditekan AS dan Uni Eropa
TIONGKOK – China menegaskan tidak akan mengubah arah kebijakan ekonominya yang berfokus pada pengembangan industri berteknologi tinggi, meski mendapat tekanan dari negara-negara Barat agar lebih mendorong konsumsi domestik.
Seperti dikutip Reuters, sikap tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri Beijing menjelang perundingan dagang dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.
Presiden China Xi Jinping dijadwalkan kembali bertemu Presiden AS Donald Trump tahun ini.
Di sisi lain, Uni Eropa memberi tenggat hingga Oktober bagi Beijing untuk menyelesaikan berbagai sengketa dagang di tengah kekhawatiran atas surplus perdagangan China yang telah melampaui US$1 triliun.
Negara-negara Barat menilai model ekonomi China bersifat merkantilis dan tidak sejalan dengan prinsip perdagangan global.
Menurut mereka, kebijakan yang lebih berpihak kepada produsen dibandingkan rumah tangga membuat produk murah China membanjiri pasar dunia dan menekan daya saing industri negara lain.
Namun, hasil pertemuan para pemimpin Partai Komunis China pekan lalu menunjukkan tidak ada perubahan arah kebijakan.
Pemerintah tetap memilih memberikan dukungan yang lebih terarah kepada sektor industri daripada menggelontorkan stimulus besar untuk konsumsi rumah tangga atau melakukan reformasi struktural yang selama ini diminta mitra dagangnya.
Beberapa hari sebelumnya, Kementerian Perdagangan China menerbitkan dokumen yang menolak tuduhan kelebihan kapasitas produksi (industrial overcapacity).
Beijing menyebut tuduhan tersebut didasarkan pada "logika yang keliru" dan memiliki "motif tersembunyi", sekaligus menuding negara-negara Barat menjalankan kebijakan proteksionis terhadap perusahaan-perusahaan China.
Majalah teori Partai Komunis China, Qiushi, juga membela rendahnya konsumsi domestik dengan menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi historis dari strategi pembangunan yang bertumpu pada investasi.
Ekonom Economist Intelligence Unit (EIU), Xu Tianchen, mengatakan pesan Beijing bukan berarti menutup peluang perubahan, melainkan memperjelas posisi China dalam perundingan.
"Pesan pertama adalah agar pihak lain memahami alasan di balik kebijakan China sehingga dapat memperlancar proses negosiasi. Pesan kedua adalah menunjukkan bahwa ada garis merah yang tidak bisa dilanggar," ujarnya.
Menurut Xu, dokumen Kementerian Perdagangan juga menegaskan China tidak akan menerima perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan maupun produknya.
Di saat yang sama, Beijing berupaya membalik narasi "China Shock 2.0" yang berkembang di Barat. Perdana Menteri Li Qiang menyebutnya sebagai "China Opportunity 2.0", dengan alasan kemajuan teknologi dan investasi China justru dapat memberikan manfaat bagi perekonomian global.
Namun, sejumlah ekonom menilai argumen tersebut sulit diterima negara-negara yang industrinya tertekan akibat membanjirnya produk ekspor China.
Profesor kebijakan perdagangan Cornell University, Eswar Prasad, mengatakan ketergantungan China terhadap ekspor terus meningkat karena permintaan domestik masih lemah. Kondisi tersebut membuat Beijing semakin sulit meyakinkan dunia bahwa lonjakan ekspornya menguntungkan konsumen global.
Sementara itu, upaya AS menekan China melalui tarif impor lebih dari 100% pada tahun lalu dinilai kurang efektif setelah Beijing memanfaatkan dominasinya dalam produksi rare earth untuk memperkuat posisi tawar.
Uni Eropa kini juga mulai memperketat kebijakan industrinya. Blok tersebut mencatat defisit perdagangan dengan China rata-rata mencapai US$1 miliar per hari sepanjang tahun lalu.
Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan mengkritik Beijing karena dinilai mempertahankan nilai tukar yuan tetap rendah demi mendukung daya saing ekspornya.
Kepala Ekonom Asia Pasifik Natixis, Alicia Garcia-Herrero, menilai China kini semakin percaya diri menghadapi tekanan dagang tanpa harus memberikan konsesi besar.
"Pengalaman menghadapi tarif AS tampaknya menjadi pola yang kini diterapkan Beijing terhadap Eropa, yakni mengelola negosiasi sambil membeli waktu," katanya.
Meski demikian, Beijing mulai memperlambat investasi tahun ini melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap belanja pemerintah daerah.
Pemerintah juga mengakui adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan serta berjanji menghentikan perang harga yang menekan keuntungan produsen.
Walaupun berkomitmen meningkatkan konsumsi domestik, pemerintah belum menunjukkan rencana reformasi struktural yang berarti.
Sejumlah lembaga internasional juga mengingatkan bahwa model ekonomi China berpotensi menimbulkan risiko bagi perekonomian domestik maupun global.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan hampir 60% peningkatan pangsa pasar perusahaan China didorong oleh subsidi pemerintah.
Sementara itu, studi Bank of Italy menyebut sekitar 75% pertumbuhan ekspor China berasal dari faktor domestik, seperti lemahnya konsumsi dan kelebihan kapasitas produksi.
Laporan McKinsey Global Institute juga menunjukkan China setiap tahun menambah aset produktif hampir tiga kali lebih besar dibandingkan gabungan AS dan Eropa, meski tingkat pengembalian modalnya sekitar 40% lebih rendah.
Para analis menilai semakin gencarnya Beijing membela model ekonominya mencerminkan meningkatnya tekanan internasional terhadap kebijakan industri China.
Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan pemerintah belum berniat mengubah strategi pembangunan yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. (DK)
