JAKARTA – PT Chandra Asri Pasifik Tbk (TPIA) membenarkan bahwa kontraktor pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) milik anak usahanya, PT Chandra Asri Alkali, telah didatangi sejumlah pihak yang meminta "jatah" dalam proyek investasi tersebut.

Dalam keterangan resminya, TPIA menyampaikan bahwa China Chengda Engineering Co Ltd, kontraktor pabrik CA-EDC di Cilegon, telah didatangi “perwakilan yang mengatasnamakan pengusaha lokal.”

“Mereka bermaksud untuk meminta pekerjaan dari Chengda terkait proyek PT Chandra Asri Alkasi tersebut,” jelas Erri Dewi Riani, General Manager of Legal & Corporate Secretary TPIA, dalam keterangan resminya pada Bursa Efek Indonesia, kemarin (15/5).

Dikutip dari CNN Indonesia, pihak yang mengatasnamakan Kadin Cilegon itu meminta jatah proyek sebesar Rp5 triliun tanpa melalui proses lelang.

Pihak TPIA pun menyebutkan bahwa partisipasi proyek tanpa proses lelang (tender) dapat menimbulkan isu mengenai standar pabrik dan prinsip good corporate governance TPIA.

“Aksi yang terjadi dapat berpotensi mengganggu jadwal pembangunan pabrik yang telah ditentukan sebelumnya,” tambah Erri.

Menanggapi hal ini, TPIA telah meminta klarifikasi pada Chengda pada 13 Mei lalu. Kemudian, pada 14 Mei, TPIA juga menghadiri Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi yang difasilitasi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala BKPM, Kapolda Banten Gubernur Banten, Kapolres Cilegon, Walikota Cilegon, Kadin Pusat, Kadin Banten serta Kadin Cilegon.

Dilansir dari Bisnis Indonesia, Todotua Pasaribu, Wakil Kepala BKPM, menyesali aksi merugikan ini, yang tengah menjamur dilakukan oleh kelompok maupun organisasi masyarakat.

“Sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi, baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain, yang itu cukup meresahkan, mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi,” ujarnya.

Todotua juga menyampaikan pentingnya pemerintah pusat mengambil sikap tegas ke depannya.

Pabrik CA-EDC milik TPIA bernilai Rp15 triliun ini diketahui telah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo (2025-2029), diproyeksikan rampung pada 2027. (ZH)