WASHINGTON — Gedung Putih menyerukan kepada seluruh anggota Partai Republik di Kongres untuk bersatu dan segera meloloskan RUU besar yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, yang dijuluki “One, Big, Beautiful Bill”.

RUU ini digambarkan sebagai peluang langka seumur hidup untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan ekonomi, imigrasi, pertahanan, dan sosial di Amerika Serikat.

Berikut adalah sorotan utama dari isi RUU tersebut, seperti tercantum dalam di laman resmi Gedung Putih,  The White House, dikutip Rabu (21/5):

  • Pertama, reformasi pajak terbesar dalam sejarah AS. RUU ini menjanjikan pemotongan pajak dua digit, dengan rata-rata penghematan US$5.000 per keluarga. Warga berpenghasilan US$30.000 hingga US$80.000 akan membayar sekitar 15% lebih rendah. Pajak atas uang tips dan kerja lembur juga akan dihapuskan, sesuai janji kampanye Trump.
  • Kedua, deportasi massal dan keamanan perbatasan. Salah satu aspek paling kontroversial adalah rencana "deportasi besar dan indah", dengan target satu juta deportasi ilegal per tahun. RUU ini juga melanjutkan pembangunan tembok perbatasan, termasuk 701 mil tembok utama, dan merekrut 18.000 personel imigrasi tambahan. Gedung Putih menyebut ini sebagai investasi terbesar dalam sejarah keamanan perbatasan.
  • Ketiga, penghapusan manfaat untuk imigran illegal. RUU ini menghapus akses Medicaid bagi 1,4 juta imigran ilegal serta menuntut warga AS yang menerima tunjangan namun mampu bekerja untuk kembali bekerja.
  • Keempat, pemangkasan pengeluaran dan subsidi hijau. RUU ini bertujuan menghemat US$1,6 triliun dengan memangkas berbagai subsidi energi hijau yang sebelumnya disahkan dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi era Biden. Subsidi kendaraan listrik juga akan dihapuskan, dengan alasan “menguntungkan China dan aktivis iklim radikal.”
  • Kelima, kebijakan pro-keluarga dan dukungan petani. RUU ini meningkatkan kredit pajak anak, memperkenalkan “Akun MAGA” untuk bayi baru lahir, dan melindungi 2 juta petani keluarga dari pajak warisan. Petani juga akan mendapatkan pemotongan pajak lebih dari US$10 miliar.
  • Keenam, reformasi sektor energi dan pertahanan. Termasuk pendanaan proyek “Golden Dome” untuk perlindungan dalam negeri, peningkatan produksi minyak dan gas dalam negeri, serta investasi dalam pembangunan kapal dan tambang mineral strategis agar AS tak bergantung pada negara asing.
  • Ketujuh, larangan dana publik untuk transisi gender anak. RUU ini mencabut mandat era Biden yang membiayai prosedur transisi gender untuk anak di bawah umur melalui Medicaid, menyebut praktik tersebut sebagai "kastrasi kimia dan mutilasi anak-anak Amerika."
  • Kedelapan, modernisasi sistem kontrol udara dan perlindungan ekonomi gig. Trump juga mengusulkan modernisasi sistem kontrol lalu lintas udara serta mencabut regulasi yang mengharuskan transaksi di platform seperti PayPal dan Venmo dilaporkan ke IRS jika melebihi US$600.

RUU ini diposisikan sebagai jawaban atas kegagalan kebijakan era Biden dan sebagai penanda kembalinya visi ekonomi dan sosial ala Trump. Presiden Trump mengklaim bahwa jika tidak disahkan, rakyat Amerika akan menghadapi "kenaikan pajak terbesar dalam sejarah".

Namun, pemotongan pajak di tengah situasi besarnya utang pemerintah Amerika yang mencapai sekitar US$36 miliar dinilai akan memaksa pemerintah AS menambah utangnya.

Congressional Budget Office (CBO) dalam laporan April 2025 memperingatkan jika pemotongan pajak diperpanjang tanpa perubahan kebijakan fiskal lainnya, maka penerimaan negara bisa berkurang dan utang pemerintah dapat melonjak hingga 220% dari PDB pada 2025, atau 63 poin lebih tinggi dibandingkan proyeksi jangka panjang saat ini.

Ketika kepercayaan pasar terhadap kemampuan pembayaran utang AS melemah, satu-satunya harapan ada pada Federal Reserve (The Fed).

Artinya, bank sentral juga berpotensi kembali menggunakan strategi quantitative easing, langkah yang dinilai kontroversial, untuk menurunkan suku bunga jangka panjang dan mempermudah pemerintah dalam memperoleh pembiayaan utang baru. (EF)