WASHINGTON — Presiden Donald Trump secara resmi meminta Kongres AS untuk mencabut lebih dari US$9 miliar anggaran yang telah disetujui, termasuk dana bantuan kesehatan global, kontribusi ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta subsidi bagi penyiaran publik seperti NPR dan PBS, pada Selasa (3/6).

Permintaan tersebut dikirim ke Kongres melalui Direktur Anggaran Gedung Putih Russell Vought, yang juga merupakan arsitek utama kebijakan fiskal Trump.

Ia menyebutkan proposal ini menargetkan pemangkasan US$8,3 miliar untuk bantuan luar negeri serta lebih dari US$1 miliar untuk Corporation for Public Broadcasting (CPB), yang mendanai NPR dan PBS.

"Ketika defisit mencapai US$2 triliun, Anda harus memangkas hal-hal yang tidak Anda ingin pangkas," kata Ketua Komite Alokasi DPR AS Tom Cole.

Ia menyebut langkah ini sebagai konsekuensi dari ketegangan anggaran yang makin akut.

Menurut Vought, sejumlah program yang ingin dicabut, seperti pendanaan WHO, inisiatif LGBTQI+, program “keadilan sosial,” dan dukungan terhadap media publik, dianggap “berlawanan dengan kepentingan nasional Amerika.”

Dalam suratnya kepada Trump, Vought menyatakan CPB “mendukung sistem media publik yang bias secara politis dan menjadi beban pajak yang tidak perlu.”

Selain itu, proposal juga menargetkan dana untuk memerangi HIV/AIDS melalui USAID, program anti-kelaparan, dan operasi penjaga perdamaian internasional.

Sebelumnya, pemerintahan Trump bersama Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), yang sempat dipimpin Elon Musk, telah menahan sebagian besar dana tersebut.

Namun, karena Kongres tidak pernah menyetujui langkah itu secara legislatif, permintaan resmi kini diajukan untuk menjadikannya undang-undang.

Langkah ini memicu penolakan keras dari kubu Demokrat. Senator Patty Murray, anggota senior Komite Alokasi Senat, menyebutnya sebagai “balas dendam politik terhadap program yang dibutuhkan masyarakat.”

Ia menambahkan, “Setelah berkolaborasi dengan Elon Musk menggergaji anggaran penting, kini Trump minta Kongres melegalkannya. Tidak akan kami biarkan.”

Proposal ini bisa cepat diproses karena di DPR dan Senat saat ini didominasi Partai Republik. Paket ini juga tidak memerlukan ambang batas 60 suara untuk menghindari filibuster Demokrat di Senat.

House Freedom Caucus, kelompok konservatif garis keras, menyambut positif langkah ini dan menyebutnya sebagai “demonstrasi penting atas komitmen Kongres terhadap agenda DOGE dan Trump.”

Namun, di sisi publik, data menunjukkan ketidaksepakatan luas. Survei Pew Research Center Maret lalu menunjukkan 43% warga AS menolak pencabutan dana NPR dan PBS, sementara hanya 24% yang setuju.

Survei Washington Post, ABC News, Ipsos pada April lalu bahkan menemukan 62% warga AS menolak pemotongan bantuan pangan dan kesehatan ke negara-negara miskin.

Meskipun bantuan luar negeri hanya menyumbang kurang dari 1% dari total pengeluaran federal AS (US$59 miliar dari US$6,7 triliun pada tahun fiskal 2024), isu ini tetap sensitif secara politik.

Menurut Survei Sosial Umum 2024, 60% warga AS percaya pemerintah terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk bantuan luar negeri. (EF)