HANOI – Pemerintah Vietnam mengirimkan dokumen tanggapan resmi kepada Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya negosiasi intensif untuk meredam ancaman tarif impor sebesar 46% dari pemerintahan Trump.

Dokumen tersebut, yang tidak dijelaskan isinya secara rinci, menjadi sinyal kuat niat baik dari Hanoi dan tekad untuk menemukan titik temu dengan Washington, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam dalam pernyataan resminya, dikutip Channel News Asia, Kamis (5/6).

Langkah ini terjadi di tengah pertemuan antara Menteri Perdagangan Vietnam Nguyen Hong Dien dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Paris, menjelang putaran ketiga negosiasi perdagangan bilateral yang dijadwalkan berlangsung sebelum akhir pekan ini.

Namun, bukan hanya diplomasi konvensional yang dimainkan Hanoi, Vietnam juga mempercepat pembangunan megaproyek senilai US$1,5 miliar yang melibatkan Trump Organization dan perusahaan lokal Kinh Bac City.

Proyek ini mencakup kawasan pariwisata, lapangan golf, dan pengembangan kota mandiri, serta diproyeksikan rampung pada 2027, bertepatan dengan perhelatan KTT APEC di Vietnam.

The New York Times melaporkan proyek ini mendapatkan konsesi hukum yang luar biasa cepat, dengan minimnya konsultasi publik dan potensi penggusuran warga.

Percepatan proses perizinan proyek tersebut—yang peletakan batu pertama pada Mei lalu dihadiri oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh dan Eric Trump—memicu kekhawatiran akan adanya perlakuan khusus dan potensi konflik kepentingan antara kekuasaan politik Presiden Trump dan bisnis keluarganya.

Namun, pemerintah Vietnam menilai proyek ini sebagai bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam, negara ini tengah menggencarkan reformasi deregulasi dengan target pemangkasan setidaknya 30% aturan bisnis dan waktu perizinan.

Proyek Trump dianggap selaras dengan visi ini, meski menyimpan risiko politik dalam negeri dan luar negeri.

Sejumlah pengamat dari ISEAS dan Yusof Ishak Institute di Singapura menilai langkah ini sebagai keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan praktis dan kalkulatif dari Hanoi untuk menghadapi gaya diplomasi transaksional Presiden Trump.

Sementara di media sosial Vietnam, opini publik terbagi antara pujian atas keberanian pemerintah dan kecaman atas dugaan "penyuapan terselubung” demi kelonggaran tarif.

Wilayah proyek seluas 990 hektare tersebut memang menyisakan tantangan sosial.

Meski pemerintah telah mengalokasikan 7,3 hektare untuk perumahan sosial bagi warga terdampak dan menerapkan kompensasi berbasis nilai pasar sesuai Undang-Undang Pertanahan terbaru, kekhawatiran akan potensi konflik agraria tetap ada.

Meski begitu, sebagian pemilik lahan justru meraup keuntungan besar dari lonjakan harga properti yang terjadi dalam setahun terakhir sejak diumumkannya proyek tersebut. (EF)